SERANG, Akalinnews.com – 18 Juni 2026 – Kejadian tak biasa menimpa MS, warga Serang. BPKB kendaraannya yang statusnya sudah lunas di PT. FIFGROUP Cabang Serang disebut sudah keluar dari penguasaan perusahaan. Masalahnya, MS mengaku kaget dan tidak pernah membuat atau menyetujui surat kuasa yang dipakai sebagai dasar pengambilan.
“Saya nggak pernah tanda tangan, nggak pernah bikin surat kuasa. Tahu-tahu BPKB sudah keluar”, ujar MS saat dikonfirmasi.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana SOP verifikasi FIFGROUP dijalankan saat menyerahkan dokumen jaminan konsumen?
Dokumen Dipersoalkan, Verifikasi Dipertanyakan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, BPKB milik MS keluar menggunakan sejumlah dokumen administrasi. Di antaranya surat kuasa dan surat keterangan yang menurut MS tidak pernah diajukan olehnya.
BPKB bukan kertas biasa. Ini dokumen kepemilikan kendaraan dengan nilai hukum dan ekonomi tinggi. Jika verifikasi longgar, celah penyalahgunaan terbuka.
Pengamat perlindungan konsumen Babai menegaskan perusahaan pembiayaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian maksimal.
“Yang harus dijawab FIFGROUP: apakah semua tahapan verifikasi sudah sesuai SOP atau belum. Kalau pemilik sah keberatan atas dokumen dasar pengambilan, wajib jelaskan transparan ke publik”, tegas Babai.
Ia menambahkan, kepercayaan ke lembaga pembiayaan taruhannya besar. Satu kasus bisa merusak reputasi sistem perlindungan perusahaan.
Somasi Sudah, Titik Temu Belum
MS memilih jalur hukum untuk menguji apakah prosedur sudah dijalankan semestinya. Pihak FIFGROUP disebut sudah merespons somasi dengan mendatangi kediaman MS. Namun hingga berita ini tayang, belum ada penjelasan yang menjawab keraguan terkait mekanisme verifikasi internal sebelum BPKB diserahkan.
“Inti saya bukan BPKB-nya saja. Tapi bagaimana bisa keluar kalau dokumen dasarnya dipersoalkan. SOP harus jadi benteng konsumen”, kata MS.
Hak Jawab Terbuka
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari PT. FIFGROUP Cabang Serang terkait mekanisme verifikasi BPKB MS. AkalinNews membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.