SERANG, AkalinNews.com -- Waduh! Program revitalisasi sekolah dengan anggaran miliaran rupiah di SMP Negeri 1 Baros, Kabupaten Serang, Banten, kini jadi sorotan tajam. Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Banten menemukan indikasi pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, mulai dari material lama yang tidak diganti hingga baja ringan di dua ruang kelas yang mangkrak.
Temuan ini dinilai janggal, mengingat program revitalisasi ini adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan alokasi anggaran besar untuk memastikan anak-anak mendapat ruang kelas yang aman dan layak. Jika spek dilanggar, maka kualitas bangunan dan keselamatan siswa jadi taruhannya.
Pembina PII Provinsi Banten, Laksamana Purnawirawan Eden Gunawan, langsung angkat bicara. Ia menegaskan anggaran miliaran untuk revitalisasi harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan hasilnya harus berkualitas.
Program revitalisasi ini pakai uang negara yang tidak sedikit, anggarannya miliaran. Harusnya hasilnya layak, aman, nyaman dan berkualitas. Kalau ada temuan material lama diduga tidak diganti, baja ringan belum selesai di dua kelas, dan pengadaan material tidak jelas, ini harus jadi bahan evaluasi serius, ujar Eden Gunawan.
Ia mendorong pemeriksaan objektif, transparan dan berbasis bukti. Jangan sampai anggaran miliaran hanya menghasilkan bangunan yang kualitasnya diragukan.
Kami mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto memperbaiki sarana sekolah. Tapi komitmen itu harus diwujudkan dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab, agar anggaran negara benar-benar bermanfaat bagi anak-anak, bukan mubazir karena pekerjaan tak sesuai spek, tegasnya.
Menurut Eden, jika terbukti ada kekurangan, harus segera diperbaiki. Jika ada indikasi pelanggaran anggaran, harus ditindak melalui mekanisme profesional dan adil.
Jika memang ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian pekerjaan, pihak terkait harus segera melakukan evaluasi dan perbaikan sesuai ketentuan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran, hendaknya ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang profesional dan adil, katanya.
Ia menegaskan tujuan pengawasan bukan mencari kesalahan, tapi menjaga kepercayaan publik dan memastikan investasi masa depan bangsa tidak dikhianati.
Tujuan kita adalah membantu menyukseskan program Presiden Prabowo, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan anak-anak Indonesia memperoleh fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas, ungkapnya.
Sorotan Teknis Ketua PII Lebak: Spek Wajib Ganti Total, Jangan Pakai Material Lama!
Ketua PII Kabupaten Lebak, Rika Rahmawati, membedah lebih teknis. Ia menyoroti dugaan material lama yang seharusnya diganti total sesuai RAB dan spek, tapi diduga masih dipakai.
Kalau di dokumen perencanaan tertulis ganti total, ya harus ganti total. Tidak boleh ada material lama yang dipertahankan. Ini soal keselamatan, soal kualitas, dan soal pertanggungjawaban anggaran miliaran yang sudah dialokasikan, tegas Rika.
Ia juga menyoroti peran konsultan pengawas dan mekanisme pengadaan material yang dinilai janggal. Menurutnya, pembagian tugas antara sekolah, konsultan dan pelaksana harus jelas dan tidak boleh ada konflik kepentingan.
Apabila konsultan bertindak sebagai pengawas, maka fungsi pengawasan harus dijalankan secara profesional. Pengadaan material juga harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, berdasarkan kebutuhan pekerjaan, spesifikasi teknis, serta pertanggungjawaban anggaran, ujarnya.
Rika meminta agar dokumen pengadaan, bukti transaksi, kontrak dan fisik bangunan di lapangan diaudit secara terbuka agar publik tahu apakah anggaran miliaran itu sudah sesuai dengan barang yang terpasang.
Mendesak Audit Transparan
Sorotan PII Banten dan PII Lebak ini menjadi alarm keras. Anggaran miliaran untuk revitalisasi SMPN 1 Baros harus diaudit transparan. Mulai dari kondisi fisik bangunan, kesesuaian material dengan spek teknis, progres pekerjaan baja ringan, hingga dokumen pengadaan material.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, PII mendesak klarifikasi terbuka dan perbaikan segera. Namun jika ditemukan bukti kuat pelanggaran hukum terkait anggaran, PII mendorong agar dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum untuk diproses sesuai undang-undang.
Tujuannya satu, memastikan uang rakyat yang miliaran itu benar-benar menjadi ruang kelas yang aman, layak dan berkualitas untuk anak-anak Baros.