
SERANG, AkalinNews.com -- Jumat (20/11/2026) -- Saat awak media berusaha menemui pihak HRD PT Hanjin Konstruksi Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Serang-Jakarta KM 80, Kelurahan Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (20/11/2026) pukul 13.08 WIB, petugas satpam bernama Nurjen tidak mengizinkan awak media masuk dengan alasan harus ada janji temu terlebih dahulu.
Kedatangan awak media tersebut dalam rangka menjalankan tugas jurnalistik, yakni melakukan konfirmasi langsung dan memberikan ruang hak jawab kepada pihak perusahaan terkait pemberitaan yang berkembang, sesuai dengan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Namun, upaya konfirmasi tersebut belum dapat dilakukan karena awak media tidak diizinkan masuk ke area perusahaan.
"Bapak wartawan, kalau belum ada janji tidak bisa masuk, aturan di sini harus janji dulu kalau mau bertemu siapa pun," ucap Nurjen.
Ketika diminta nomor kontak pihak HRD, Nurjen hanya mengarahkan awak media untuk membuka media sosial resmi perusahaan.
Awak media telah berupaya menempuh prosedur konfirmasi secara langsung, terbuka, dan sopan di lokasi. Redaksi menilai, keterbukaan informasi dari perusahaan menjadi penting agar persoalan yang berkembang dapat dipahami secara utuh dan berimbang oleh masyarakat.
Hak jawab merupakan hak perusahaan yang dijamin undang-undang, dan redaksi tetap membuka ruang tersebut seluas-luasnya.
Sampai berita ini terbit, belum ada penjelasan yang disampaikan pihak perusahaan, Redaksi Info Fakta News tetap membuka ruang tanggapan seluas-luasnya bagi PT Hanjin Konstruksi Indonesia terkait pemberitaan ini.
Redaksi menegaskan, kedatangan awak media dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pasal 2 - Kemerdekaan Pers
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
2. Pasal 3 ayat (1) - Fungsi Pers
Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
3. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) - Kemerdekaan Pers dan Hak Mencari Informasi
Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Pasal 5 ayat (1) - Kewajiban Pers dan Hak Jawab
Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani Hak Jawab.
5. Pasal 6 huruf a, b, c, d, e - Peran Pers
Pers nasional melaksanakan peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum, mengawasi, mengkritik, mengoreksi, dan menyarankan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
6. Pasal 18 ayat (1) - Sanksi Menghalangi Tugas Pers
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Redaksi menegaskan, konfirmasi yang dilakukan awak media bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memenuhi kewajiban jurnalistik, yakni memberikan hak jawab dan memastikan pemberitaan berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis : Redaksi