TANGERANG, AkalinNews.com -- Muncul tuduhan keras: Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang diduga sengaja menjebak dan menyuguhkan panggung palsu kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Kunjungan kerja ke PT Yifang CME serta PT Elesun ternyata menutupi fakta kelam: pabrik yang dipamerkan sebagai kebanggaan industri justru sarat pelanggaran berat terhadap hak buruh.
Ketua DPC KSPSI (MJH) Kabupaten Tangerang, Rustam Effendi, S.H., M.H. tak ragu menyebut ini tindakan curang yang memalukan lembaga negara.
“Ini bukan sekadar kelalaian—ini sengaja mempertontonkan wajah palsu di hadapan Wakil Presiden! Kenapa Bapak Wakil Presiden harus dibawa ke perusahaan yang jelas-jelas diduga melanggar hukum? Apakah pejabat daerah sengaja menyembunyikan data kepatuhan agar investasi asing terlihat bagus di mata pusat, padahal di dalamnya buruh diperas habis-habisan?” tantang Rustam.
FAKTA PAHIT DI BALIK PINTU TERTUTUP
Pengakuan langsung pekerja mempertegas kecurigaan itu:
✅ Gaji sebutan Rp3,3 juta, dipotong makan hingga bersih hanya sekitar Rp2 juta—jauh di bawah UMK Tangerang 2026 sebesar Rp5.210.377
✅ Status kerja tidak jelas, dipindah-pindah penyedia jasa termasuk OS Sinar Bungkuk tanpa kejelasan nasib
✅ Lembur wajib bayaran cuma Rp10.000 per jam
✅ Layanan kesehatan dicabut, sakit tetap dipotong gaji
✅ Saat Wapres datang: karyawan dikurung di area kerja, dilarang keluar, dijaga ketat satpam—seolah ada yang tak boleh diketahui!
“Mereka menyembunyikan orang-orang yang sesungguhnya membangun pabrik itu! Dikurung, dibungkam, tak boleh berbicara—ini cara kerja penindasan, bukan kebanggaan daerah!” tegas Rustam.
Ia menuduh Disnaker Kabupaten maupun Provinsi selama ini tutup mata sengaja:
“Sudah empat tahun berjalan, ratusan buruh teraniaya, belum ada serikat pekerja, belum pernah ada pemeriksaan serius—lalu begitu ada kunjungan tinggi, langsung dijadikan lokasi percontohan? Jelas ada permainan dan sengaja diarahkan ke sini!”
“Jangan menipu pimpinan negara demi pencitraan semata. Jangan jadikan Wakil Presiden sebagai alat pengesahan pabrik nakal. Kalau pejabat daerah tahu pelanggaran ini tapi tetap bawa Wapres ke sana, mereka turut bertanggung jawab menutupi kejahatan ketenagakerjaan!” kata Rustam Efendi SH.,MH.
Tak hanya itu, ia juga menuntut penindakan tanpa ampun:
1. Sidak menyeluruh hari ini juga, buka semua dokumen pengupahan dan kontrak
2. Kembalikan seluruh selisih upah yang dipotong secara tidak sah
3. Benahi status pekerja kontrak/alih daya yang melanggar aturan
4. Periksa pula peran pejabat daerah: apakah ada rekayasa penyembunyian fakta saat menentukan lokasi kunjungan?
“Kemajuan industri tidak boleh dibayar dengan harga murah pengkhianatan terhadap buruh dan kebohongan kepada pimpinan negara!” tegas Rustam menutup pernyataan.
Hingga berita dimuat, belum ada penyangkalan maupun penjelasan resmi dari pihak PT Yifang CME, PT Elesun, Pemkab Tangerang, Pemprov Banten, maupun Dinas Tenaga Kerja terkait tuduhan rekayasa lokasi maupun pelanggaran yang disampaikan.